Perubahan BPUPKI Menjadi PPKI: Penyebab, Tugas, dan Dampaknya
.png "Perubahan BPUPKI Menjadi PPKI: Penyebab, Tugas, dan Dampaknya") |
| Ilustrasi perubahan BPUPKI menjadi PPKI dan dampaknya bagi Indonesia |
GURUSEJARAH.WEB.ID - Tepat tanggal 1 Juni 1945 bangsa Indonesia telah berhasil merumuskan dasar negara yaitu Pancasila yang diambil dari istilah bahasa Sanskerta di mana Panca yang memilki makna lima sedangkan Sila bermakna prinsip atau asas.
Rumusan ini berasal dari usulan Ir. Soekarno setelah dua tokoh lainnya Mr. Moh Yamin dan Dr. Soepomo dalam sidang BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai yang bersidang mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
Kemudian setelah berhasil menyelesaikan tugasnya merumuskan dasar negara badan BPUPKI sehari setelah kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 berganti namanya menjadi PPKI dibuktikan pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasilnya badan ini mengesahkan sebuah konstitusi negara Indonesia dikenal dengan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden.
Perubahan dari BPUPKI menjadi PPKI bukanlah sebuah kebetulan. Ada 4 penyebab mendasar, perbedaan tugas yang jelas, dan dampak besar bagi jalannya pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan.
Mengenal BPUPKI dan PPKI Secara Singkat
BPUPKI disingkat dengan Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang dinamakan dengan Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan sebuah badan bentukan pemerintahan Jepang di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945.
Badan ini diketuai langsung oleh orang Indonesia yaitu Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan beranggotakan seluruhnya ialah berjumlah 73 orang terdiri dari 66 orang Indonesia ditambah dengan 7 orang Jepang.
Tugas pokoknya ialah untuk mempersiapkan berbagai upaya yang dibutuhkan dalam persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Sedangkan PPKI disingkat dengan Panitia Persiapan Kemerdeaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang dinamakan dengan Dokuritsu Junbi Iinkai merupakan sebuah badan nasional yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI.
Tujuan dibentuknya badan PPKI ini melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, mulai dari pemindahan kekuasaan, perumusan tata kenegaraan, hingga pengesahan undang-undang dasar negara dengan diketuai langsung oleh Ir Seokarno dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketua dan beranggotakan seluruhnya sebanyak 27 orang.
Penyebab Utama Perubahan BPUPKI menjadi PPKI
Perubahan BPUPKI yang merupakan badan bentukan Jepang menjadi PPKI menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan terlepas dari campur tangan Jepang.
Jika dirincikan ada beberapa penyebab utama perubahan ini:
1. Jepang Menyerah kepada Sekutu
Penyebab paling mendasar dari perubahan BPUPKI menjadi PPKI adalah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Disusul 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang mengalami nasib sama.
Dua peristiwa ini membuat Jepang tidak mampu lagi melanjutkan peperangan.Akibatnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan resmi ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri.
Kondisi ini membuat BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 secara otomatis tidak bisa berfungsi lagi. Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.Melihat kekosongan kekuasaan ini, Jepang berusaha "menyelamatkan muka" dengan membentuk badan baru yang sepenuhnya diketuai oleh tokoh Indonesia.
Tujuannya agar Jepang tidak dianggap sebagai penjajah saat menyerah. Maka pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantinya dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
2. Tugas BPUPKI telah diselesaikan
Selain karena Jepang menyerah, alasan kedua mengapa BPUPKI berubah menjadi PPKI adalah karena tugas utamanya sudah selesai dilaksanakan.BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk "menyelidiki" dan "mempersiapkan" kemerdekaan Indonesia.
Tugas ini bersifat perencanaan, bukan pelaksanaan.Tugas tersebut dianggap tuntas setelah BPUPKI mengadakan Sidang II pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945.
Dalam sidang tersebut, BPUPKI berhasil merumuskan 3 hal penting:
- Rancangan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bentuk Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pernyataan Indonesia Merdeka
Setelah ketiga poin di atas selesai dirumuskan, maka secara resmi BPUPKI tidak memiliki agenda kerja lagi. Ibaratnya, BPUPKI sudah selesai membuat "blueprint" atau cetak biru negara Indonesia. Karena tugas perencanaan sudah selesai, maka dibutuhkan badan baru untuk tahap selanjutnya yaitu "pelaksanaan".
Dari sinilah muncul PPKI. Jadi perubahan BPUPKI menjadi PPKI adalah proses yang wajar dan sudah direncanakan. BPUPKI bertugas sebagai tim perencana, sedangkan PPKI bertugas sebagai tim pelaksana hasil kerja BPUPKI.
3. Dibutuhkan Badan yang Lebih Cepat dan Efektif
Kondisi Agustus 1945 sangat genting. Jepang sudah kalah, rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan segera, dan Sekutu akan segera datang ke Indonesia.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak bisa lagi menggunakan badan yang besar dan prosesnya lama. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang.
Dengan jumlah sebanyak itu, setiap keputusan harus melalui perdebatan panjang. Cocok untuk tahap "penyelidikan", tapi tidak cocok untuk tahap "eksekusi".
Maka dibentuklah PPKI dengan jumlah anggota yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya 21 orang. Semuanya adalah tokoh-tokoh nasional yang memiliki wewenang besar.
Dengan anggota yang lebih sedikit, PPKI bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Buktinya, PPKI hanya melakukan 1 kali sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan langsung menghasilkan 3 keputusan penting: mengesahkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk KNIP.
4. Alasan Politik: Citra Kemerdekaan dari Bangsa Sendiri
Penyebab keempat adalah alasan politik. Nama "BPUPKI" masih sangat kental dengan nuansa Jepang. Sebab badan ini dibentuk berdasarkan perintah langsung dari Panglima Tentara Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada.
Jika Indonesia merdeka dengan badan yang dibentuk Jepang, maka di mata dunia kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai "hadiah dari Jepang". Hal ini tentu merugikan citra Indonesia.
Untuk menghindari hal tersebut, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Tidak ada lagi anggota dari pihak Jepang di dalamnya.
Dengan begitu, proses pengesahan UUD dan pembentukan pemerintahan pada 18 Agustus 1945 terlihat murni sebagai hasil keputusan bangsa Indonesia sendiri. Ini adalah langkah diplomasi Jepang agar tidak dianggap menjajah saat mereka menyerah kepada Sekutu.
Perbedaan Tugas BPUPKI dan PPKI
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk tanggal 29 April 1945. Sesuai namanya, tugas BPUPKI bersifat "penyelidikan" dan "perencanaan".
Tugas utama BPUPKI ada meliputi mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, membahas rancangan dasar negara, bentuk negara, dan wilayah Indonesia, serta merumuskan RUUD 1945.
PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI. Tugas PPKI bersifat "pelaksanaan" dan "pengesahan" hasil kerja BPUPKI.
Tugas utama PPKI ada meliputi mengesahkan UUD 1945 yang sebelumnya dirancang oleh BPUPKI, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, membentuk KNIP untuk membantu Presiden sementara, dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta gubernurnya masing-masing.
Semua tugas ini dilaksanakan dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi PPKI adalah badan yang benar-benar menjalankan roda pemerintahan pertama kali.
Dampak Perubahan BPUPKI Menjadi PPKI Bagi Bangsa Indonesia
1. Pemerintahan Indonesia Langsung Terbentuk
Dampak pertama dan paling nyata adalah terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia secara cepat. Jika masih menggunakan BPUPKI, prosesnya akan lama karena jumlah anggota terlalu banyak dan masih tahap diskusi.
Sedangkan PPKI hanya terdiri dari 21 orang tokoh nasional dan langsung bekerja. Dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, hanya dalam 1 hari dihasilkan 3 keputusan penting:
- Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara
- Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat / KNIP sebagai badan legislatif sementara
Berkat keputusan cepat ini, kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah bisa segera diisi. Tanggal 2 September 1945 kabinet pertama dibentuk. Artinya, Indonesia langsung memiliki kepala negara, kepala pemerintahan, dan alat kelengkapan negara tanpa jeda.
2. Dasar Negara dan Konstitusi Segera Berlaku
Dampak kedua adalah Pancasila dan UUD 1945 bisa langsung menjadi dasar hukum dan pedoman bangsa Indonesia.Sebelum PPKI dibentuk, rancangan UUD 1945 yang dibuat BPUPKI masih berupa "draf".
Rancangan itu baru bisa disahkan oleh PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan mencantumkan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara.
Dengan disahkannya konstitusi ini, Indonesia langsung memiliki aturan main dalam bernegara. Mulai dari sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak warga negara, sampai wilayah Indonesia.
Seandainya tidak ada PPKI, maka setelah merdeka Indonesia bisa mengalami kekacauan karena tidak punya hukum dasar. Jadi, PPKI memastikan Indonesia merdeka dengan landasan hukum yang jelas.
3. Mempercepat Pengakuan Kedaulatan
Dampak ketiga adalah mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan terbentuknya pemerintahan yang sah tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu berdiri sendiri dan menjalankan roda pemerintahan tanpa campur tangan Jepang.
Keberadaan Presiden, Wakil Presiden, dan KNIP menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan de facto.
Ini sangat penting saat Indonesia menghadapi tekanan dari Belanda dan Sekutu yang datang setelah Jepang kalah.Selain itu, di dalam negeri, rakyat jadi lebih percaya dan patuh karena ada pemerintahan resmi yang memimpin. Stabilitas nasional bisa cepat terjaga di masa-masa rawan revolusi.
Demikian pembahasan singkat tentang penyebab, tugas, dan dampak perubahan BPUPKI menjadi PPKI membuktikan bahwa PPKI adalah kunci terbentuknya pemerintahan Indonesia pada 18 Agustus 1945. PPKI adalah jembatan yang membuat Indonesia dari "baru merdeka" menjadi "negara yang siap memerintah".
Baca juga:
Post a Comment for "Perubahan BPUPKI Menjadi PPKI: Penyebab, Tugas, dan Dampaknya"